Sistem Zonasi dan Keadilan Sosial


Tahun 2017 ini penerimaan siswa baru yang secara formal oleh pemerintah disebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agak semrawut. Pasalnya pemerintah mengeluarkan keharusan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan sistem zonasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru, pada bagian empat Pasal 15 zonasi diartikan sebagai sistem penerimaan berdasarkan pada radius atau jarak terdekat calon siswa dan sekolah yang dituju.

Jadi, siswa dari daerah A misalnya harus sekolah di zona A juga. Tak boleh ia mendaftar di sekolah di zona B, C, D, dan seterusnya. Pada Pasal 15 tersebut ditentukan bahwa paling sedikit 90% siswa harus berasal dari zona/daerah terdekat sekolah. Baru 10% lainnya bisa dari daerah lain dengan pertimbangan prestasi (5%) maupun alasan perpindahan domisili orangtua (5%).

Sistem zonasi ini dikecualikan bagi SMK (pasal 17), sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah berasrama, satuan pendidikan Kerja Sama, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tak dapat memenuhi ketentuan jumlah siswa dalam 1 (satu) rombongan belajar—yang diatur di Pasal 20, sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dan sekolah layanan khusus (Pasal 34).

Niat baik dari sistem zonasi ini adalah agar input siswa maupun dana sumbangan yang mungkin diberikan oleh orangtua siswa yang berduit dapat terdistribusi rata. Karena selama ini dinilai bahwa input siswa berprestasi dan sumbangan besar menumpuk di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Harapannya dengan sistem zonasi maka siswa berprestasi dapat tersebar ke semua sekolah. Begitu pula para orangtua yang kaya dapat mendistribusikan sumbangannya ke sekolah-sekolah lain yang selama ini kering sumbangan karena tidak dilirik untuk dimasuki oleh anak-anak dari keluarga kaya.

Hanya saja sistem ini bukan tanpa kritik. Di banyak tempat, sekolah-sekolah yang dianggap favorit berkumpul hanya di satu zona/daerah saja. Biasanya di tengah kota. Sebaliknya sekolah-sekolah “gurem” juga berkumpul di pinggiran kota, pedesaan, dan pastinya di daerah 3T. Jika yang dimaksud dengan zonasi adalah asal membuat satu zona berdasar daerah, maka daerah-daerah lain akan tetap tertinggal.

Harapan untuk pemerataan pengembangan kualitas sekolah dengan demikian tinggal bertumpu pada input dan sumbangan orangtua yang menyebar ke sekolah-sekolah di daerah pinggiran yang tidak difavoritkan. Agak musykil juga jika memaksa untuk memindah sekolah tersebut ke daerah-daerah lain agar di daerah lain tersebut ada sekolah favorit. Berapa biaya yang harus dikeluakan untuk bedol desa semacam itu? Oleh karena itu, kita perlu mendorong pemerintah agar tak hanya memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah dianggap favorit dan oleh karenanya jadi unggulan daerah dan pemerintah pusat.

Pemerintah perlu lebih banyak mengalokasikan dana pengembangannya ke sekolah-sekolah pinggiran agar kualitasnya jadi setara dengan sekolah-sekolah favorit yang sudah lengkap fasilitasnya. Kalau ukurannya keadilan maka sudah semestinya yang lebih perlu diperhatikan adalah yang membutuhkan, yakni sekolah-sekolah pinggiran. Namun gelontoran dana saja tak cukup. Perlu pendampingan intensif di sekolah-sekolah tersebut melebihi sekolah favorit agar dana tak hilang untuk hal yang tak jelas.

Termasuk juga dengan mengirim guru-guru baru berkualitas ke sekolah tersebut agar muncul kreativitas-kreativitas unggul dalam pembelajaran. Di sinilah pemerataan guru tak semata-mata soal menyebar guru ke seluruh pelosok penjuru Indonesia, melainkan juga penyebarannya dengan memperhatikan kualitasnya. Guru inspiratif yang bernalar kritis dan berdaya kreasi tinggi sebenarnya dapat kita temukan di mana pun. Tak peduli ia ada di sekolah pinggiran yang mau rubuh, guru inspiratif tetaplah guru unggul yang dapat mendorong siswa jadi berpikiran maju dan mampu mengoptimalkan potensi terbaik diri masing-masing.

Jika tiap guru di tiap sekolah sama-sama unggul kualitasnya, ditambah dengan fasilitas sekolah yang memadai, barangkali persoalan berebut masuk sekolah favorit tak akan terjadi lagi. Dan itulah yang terjadi di Finlandia di mana tak ada sekolah yang disebut sekolah unggul atau favorit. Karena jika istilah tersebut muncul berarti mengandaikan adanya sekolah yang tak unggul dan tak favorit. Bayangkan juga beban psikologis guru dan siswanya yang sudah distigmatisasi dengan label tersebut. Karena semua sekolah di Finlandia kualitasnya sama, baik dari fasilitas maupun gurunya.

Kalau kita sudah bisa seperti Finlandia tak akan muncul kebijakan zonasi dan berbagai program sejenis yang bertujuan untuk pemerataan. Namun barangkali untuk menjadi seperti Finlandia kita masih butuh bertahun-tahun lagi. Pertama, sebagaimana anjuran pemerintah kita perlu merevitalisasi perguruan tinggi calon guru agar tak hanyak dalam arus menjadi universitas yang melupakan tugas utamanya menghasilkan calon pendidik. Dalam hal ini fokusnya adalah pada perbaikan kurikulum dan kualitas perkuliahan agar dapat menghasilkan guru yang tak gagap teknologi, namun juga tak canggung mengajar di daerah 3T.

Kedua, semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila sila ke-5) perlu dipegang sungguh-sungguh agar pemerintah lebih perhatian pada sekolah rakyatnya yang masih di bawah standar nasional pendidikan. Semangat inilah yang dulu juga digelorakan oleh Ki Hadjar ketika mendirikan Taman Siswa, Tan Malaka dengan SI Semarang Onderwijs-nya, dan M. Sjafei dengan INS Kayutanamnya. Beberapa tahun lalu semangat yang sama digelorakan kembali oleh para aktivitas pendidikan ketika bergerak menuntut Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang diidentifikasi sebagai tidak adil.
Penerimaan siswa baru adalah permulaan yang baik untuk berpikir secara menyeluruh agar kualitas pendidikan kita unggul dan merata.

sumber: https://news.detik.com/kolom/d-3564625/sistem-zonasi-dan-keadilan-sosial

Berita Terkait

Top