“PENIPUAN BERKEDOK PERUMAHAN SYARIAH”


Sebagian Besar Warga Grand Mutiara Residence Moncongloe Maros, sudah mulai “Melawan” .
Pada hari Jum’at tgl 1 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wita Warga Grand Mutiara Residence (GMR) yang berjumlah kurang lebih 20 orang yang dipimpin langsung Ketua Kerukunan GMR Andi Asho dan didampingi Kuasa Pendamping Warga Yang Membentuk Pejuang Legalitas Tanah GMR Marzuki Ham, mendatangi kantor Pemasaran Grand Mutiara Residence. Adapun kedatangan Penulis dan warga GMR tersebut diatas karena adanya beberapa warga yang didatangi oleh beberapa staf/orang dari kantor GMR yang menurut keterangan warga yang didatangi/ditagih sudah ada indikasi menjurus ke pemasaran tandatangani surat pernyataan pengosongan rumah karena warga sudah terlambat bayar.
Disini penulis ingin uraikan kronologis kenapa sebagian warga (yang masuk di group pejuang legalitas tanah GMR) pending pembayaran iuran cicilan rumah ? Disebabkan oleh penulis sudah 7 bulan lebih mempersoal kan Legalitas keabsahan kepemilikan pertama masalah SHM (Sertifikat Hak Milik Pengembang), kedua IMB (izin membangun), PBB ( pajak bumi dan bangunan) kesemuanya pecah dan itu harus diperlihatkan oleh pengembang sewaktu penandatangan PPJB (perjanjian perikatan jual beli) sesuai peraturan menteri PUR tentang PPJB.
Yang ironisnya lagi ada beberapa warga GMR yang Nota Bene beli Chas Lunak dan Chas langsung itu tidak ada AJB (Akta Jual Beli ) dari pengembang/pemilik perumahan GMR yaitu saudara A. Rahman Mannarai, SE sebagai Direktur Utama, dan ini bervariasi ada yang sudah 2 THN kurang lebih menunggu dan menagih janji pihak pengembang kapan diterbitkan AJB dan SHM nya. Jawaban dari pihak pengembang/staf kantor tetap disuruh menunggu bahkan A. Rahman Mannarai, SE sebagai Pemilik susah untuk ditemui ataukah dihubungi lewat telpon.
Dengan adanya janji janji tersebut diatas makanya timbul inisiatif Ketua Kerukunan perumahan GMR bersama penulis membuat wadah/group Pejuang Legalitas GMR ( PLG) karna sudah ditemukan beberapa bukti bukti bukti bukti bahwa A. Rahman Mannarai, SE sebagai pengembang berpraktik ala “Mafia” Tanah.
Akhirnya penulis yang juga sebagai user/korban melaporkan hal tersebut diatas ke SPKT Polda Sulsel pada tanggal 16 Januari 2024, dengan bukti pelaporan Nomor : LP/B/46/I/2024/SPKT/Polda Sulsel tertanggal 16 Januari 2024.
Dan sementara ini sedang dalam Penyelidikan oleh Krimum Unit 3 Tahbang Polda Sulsel, dan harapan kami dari kurang lebih 50 orang warga GMR dengan adanya Program Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum (APH) “Basmi” oknum oknum atau kelompok kelompok “Mafia Tanah” yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dikebanyakan daerah di Indonesia ini Khususnya yang terjadi di Perumahan Grand Mutiara Residence Moncongloe Maros.

Berita Terkait

Top